Liputan Warta Teknologi – Inspirasi – Terpercaya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang menggelar Forum Perangkat Daerah 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023.
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menuturkan agar seluruh perangkat daerah nantinya dapat menyesuaikan dan melaksanakan proses pemetaan atau pemuktahiran kembali terhadap program, kegiatan, serta sub kegiatan dengan mendasarkan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 yang dituangkan dalam kertas kerja.
Hal ini dilaksanakan mengingat RPJMD kota Tanjungpinang 2018-2023 tidak dilakukan perubahan, sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, dengan adanya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi terhadap capaian target indikator RPJMD atau indikator kerja utama (IKU), tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 maupun restra perangkat daerah.
“Karena itu, saya yakin seluruh OPD dan masyarakat tentu memahami kenapa target indikator RPJMD belum maksimal, bukan kita tidak menekankan, melainkan karena kondisi covid-19. Jadi, perlu kita pahami bersama,” ucap Rahma.
“Karena itu, saya yakin seluruh OPD dan masyarakat tentu memahami kenapa target indikator RPJMD belum maksimal, bukan kita tidak menekankan, melainkan karena kondisi covid-19. Jadi, perlu kita pahami bersama,” ucap Rahma.
Proses perencanaan 2023 ini merupakan tahun terakhirnya masa periode RPJMD kota Tanjungpinang 2018-2023.
Untuk itu, ia meminta agar penyusunan RKPD 2023 tetap meningkatkan prioritas yang betul-betul berdampak ke masyarakat.
Meski dengan keterbatasan APBD dan dihadapkan situasi covid-19, lanjut Rahma, Pemko betul-betul mengoptimalkan anggaran untuk pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ceremonial, begitu pula kegiatan lainnya kami minimalkan.
Diakui Rahma, pemko sangat terbantu dengan program corporate social responsibility (CSR) dari perbankan dan stakeholder lainnya. Semua dana CSR itu, diarahkan untuk membantu pelaku usaha kecil sebagai upaya pemulihan ekonomi di Tanjungpinang.
Diakui Rahma, pemko sangat terbantu dengan program corporate social responsibility (CSR) dari perbankan dan stakeholder lainnya. Semua dana CSR itu, diarahkan untuk membantu pelaku usaha kecil sebagai upaya pemulihan ekonomi di Tanjungpinang.
“Ini bukti kolaborasi dan sinergi kita untuk saling bahu-membahu membantu masyarakat di saat kita tidak bisa bergantung maksimal pada APBD Tanjungpinang,” katanya.
