Liputan Warta Teknologi – Inspirasi – Terpercaya
Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Nilai Sari.
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan digelar selama dua hari sejak Kamis dan Jumat (10-11/3/2022).
Musrenbang tahun 2022 ini, tentunya untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 mendatang.
Dengan skala prioritas untuk mewujudkan peningkatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Dalam musrenbang tersebut, sejumlah masukan diberikan oleh peserta atau undangan yang hadir.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, ada beberapa prioritas pembangunan dan strategis yang akan dilaksanakan pada 2023 mendatang.
Dalam prioritas utama di tahun 2023 itu, pembahasannya diawali dari tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan dan kemudian tingkat Kabupaten.
“Perencanaan pembangunan daerah telah kita mulai secara berjenjang, dan kini telah di tingkat Kabupaten. Dan nantinya akan dilanjutkan hingga tingkat Provinsi dan tingkat Pusat,” ujar Rafiq.
Disampaikannya, dalam usulan prioritas pembangunan tersebut dihasilkan dari usulan masyarakat, usulan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD, yang dipadukan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah.
Disampaikannya, dalam usulan prioritas pembangunan tersebut dihasilkan dari usulan masyarakat, usulan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD, yang dipadukan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah.
Seperti kegiatan yang bersifat multi years yaitu revitalisasi Gedung KECC di Coastal Area yang akan difungsikan sebagai Mall Pelayanan Publik.
Kemudian pembangunan Kantor Camat untuk dua Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugi Besar.
Tidak hanya itu, pembinaan atau pelatihan bagi 3 ribu tenaga kerja dan pembinaan UMKM di Kabupaten Karimun.
“Musrenbang tingkat kabupaten, memiliki peran penting dalam tahapan rencana pembangunan yang secara bersama-sama disinkronkan dan merumuskan usulan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Adapun yang menjadi prioritas yakni peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan.
Dengan meningkatkan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kemudian, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, melalui penguatan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
“Hal ini harus diimbangi dengan peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan kita semua mampu untuk melalukan perbaikan,” pungkasnya.
