Liputan Warta Teknologi – Inspirasi – Terpercaya
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Anambas, Indra Syahputra menyayangkan rencana aksi unjuk rasa Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam yang menuntut Gubernur Ansar Ahmad, SE.MM untuk menepati komitmen politik saat Pilkada 2020 lalu.
“Kita sangat menyayangkan rencana aksi demonstrasi oleh kawan-kawan Perpat Batam. Apalagi momentum menjelang bulan suci Ramadhan, yang seharusnya menjadi moment untuk beribadah dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya malah dijadikan aksi provokasi dan saling menjatuhkan,” ketus Indra Syahputra, Minggu (11/4/2021).
Pernyataan Indra itu disampaikan, menyusul rencana aksi unjuk rasa Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam yang dimotori Saparuddin Muda, menuntut Gubernur Ansar Ahmad, SE.MM segera menepati komitmen politik saat Pilkada 2020 lalu.
Untuk diketahui, Perpat Kota Batam melalui tokoh sentralnya, Saparuddin Muda, berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Graha Kepri Batam, pada Senin 12 April 2021 pukul 10.00 Wib, guna menuntut Gubernur Ansar Ahmad untuk menepati komitmen awal saat Pilkada Kepri 2020 sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Perpat Kota Batam nomor: 017/DPD-PERPAT/BTM/IV/2021 tanggal 9 April 2021, yang diterima redaksi Gurindam.id, salah satu poin dari komitmen itu adalah bila Ansar Marlin menang pada Pilkada 2020 maka jabatan Sekda dan 3 Kadis direkomendasikan (diberikan) ke Ibu Marlin. Namun hingga saat ini, Gubernur Ansar Ahmad tidak mau menunaikan komitmen tersebut.
Lebih lanjut Indra Syahputra mengatakan, terkait adanya janji politik atau bergaining position, maka hal itu sudah menjadi ranah kewenangan politik partai pengusung dan calon terpilih. Bukan lagi menjadi tugas dan fungsi dari tim pemenangan atapun relawan.
Tugas tim dan relawan kata putra kelahiran Jemaja itu, telah selesai dengan menjadikan H. Ansar Ahmad, SE.MM dan Marlin Agustina menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.
“Saat ini, pak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustina sudah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, yang notabennya sudah menjadi milik masyarakat Kepri seutuhnya. Bukan lagi milik perorangan, kelompok atau Golongan. Jadi tidak boleh ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun juga dalam penentuan susunan birokrasi Pemprov Kepri,” tukas Indra yang juga salah satu penggagas utama Pemekaran Provinsi Natuna Anambas.
Indra yang dikenal cukup dekat dengan Ansar Ahmad itu kembali meminta kepada Perpat untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur Ansar dan Wakil Gubernur, Marlin Agustina bekerja dengan tenang untuk membangun Kepri lebih maju dan lebih baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.
“Kami yang jauh dipelosok Kepri dan jauh diperbatasan NKRI, mengharapkan kepada saudara kami Saparuddin Muda untuk bersabar, dan memberikan kesempatan kepada pak gubernur dan ibu gubernur untuk fokus bekerja demi Kepri lebih baik lagi,” pesan Indra mengakhiri.
